[FULL] Undang-undang TNI Direvisi, Siapa Bertanggung Jawab? | SATU MEJA

16,480
0
Publicado 2024-07-24
JAKARTA, KOMPAS.TV - evisi UU TNI yang dibahas sebagai inisiatif DPR kini jadi polemik di publik. Pembahasan soal batas usia pensiun, prajurit aktif dapat menduduki jabatan eksekutif hingga permintaan pencabutan larangan terlibat bisnis jadi sorotan.

Lantas, bagaimana upaya Revisi UU ini berjalan di tengah isu hidupnya kembali Dwifungsi TNI?

Produser: Leiza Sixmansyah
Thumbnail: Rafsyan

#tni #militer #sipil
=======================================================


Sahabat KompasTV, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube KompasTV, juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update mengenai isu-isu terkini di Indonesia.

Jangan lewatkan live streaming KompasTV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Agar tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube KompasTV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi video terbaru dari KompasTV.

Sahabat KompasTV juga bisa memperoleh informasi terkini melalui website: www.kompas.tv

Media sosial KompasTV:
Facebook: www.facebook.com/KompasTV
Instagram: www.instagram.com/kompastv
Twitter: twitter.com/KompasTV
TikTok: www.tiktok.com/@kompastvnews

Todos los comentarios (21)
  • @idrusdani6739
    Kalau saja DPR punya Inisiatif dan memperjuangkan UU Koruptor dihukum mati dan dimiskinkan diloloskan itu baru mewakili Rakyat.
  • @HeriyantoSh12
    TNI wajib profesional, negara mengeluarkan anggaran Pendidikan TNiI cukup besar. Tidak ada materi berbisnis dalam pendikan tni tab. Yg paling penting. tingkatkan kesejahteraan prajurit .. 😊😊
  • @FerdiDuri
    saya lebih setuju 👍👍👍 bila institusi kepolisian dibawah naungan TNI.salam kejujuran 🙏🙏🙏
  • Saya pensiunan tdk setuju tentara duduk dipemerintahan karna akan menguntungkan perorangan bukan keseluruhan prajurit kalo memperbesar gaji prajurit baru benar
  • @projec1012
    Yang perlu di refisi utu POLISI bukan TNI
  • @jeinwowor8254
    TNI HARUS DITINGKATKAN KESEJAHTERAAN,, setuju UU TNI direvisi
  • @user-os8gz3ql8p
    Super atas pemikiran al a,raf tentang wawasan luas dan adilnya memikirkan pembagian tugas dan fungsi yg adil dan beradab bagi seluruh rakyat termasuk tni utk kini dan yg akan datang dari generasi kegenerasi utk kelanggengan kerukunan dan kedamaian sesama anak bangsa dalam bingkai keutuhan persatuan Nkri.
  • @user-ne2pz8po5j
    Trimah kasih Dpr Ri telah mengembalikan UUD TNIDemi NKRI itu usulan saya Dwifungsi ABRi Patut di terimahpp
  • Revisi UU TNI ,Dwi fungsi ABRI ,reformasi TNI yg sebelumnya ,perlu di bahas ,di kaji ,jika masuk ranah politik ,yg harusnya TNI ,alat aparatur negara di bidang pertahanan dan keamanan
  • @tapak8330
    TNI dan polri fokus dlm menjaga keamanan negara serta pertahanan negara baik di laut,udara dan darat..karna negara kita byk pulau serta 4 sisi harus di jaga dgn baik..barat timur utara selatan harus di jaga ketat..
  • Lebih baik ditingkat kesejahteraan TNI dan termasuk meningkatkan kemampuan TNI menghadapi apabila ada yang menganggu RI
  • @user-nv1bb5tq1l
    Yang bertanggung jawab seluruh rakyat Indonesia karena itu yang di harapkan seluruh rakyat Indonesia
  • @user-bn8jr2ki9s
    Tdk ada dwi fungsi ABRI dan polri saja menakutkan!!!!! Apalagi di hidupkanya dwi fungsi ABRI polri 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 rakyat bakal menangis darah
  • @joungkei7287
    Logikanya gampang aja, Klo TNI mo berbisnis, pensiun dini, Klo mo jd pejabat, binya udh ada jabatan, sebagai TNI, bagi " ama yang lsin lah, jgn di kangkangin sdri,
  • @suyadidadik7090
    Undang undang perampasan aset koruptor baik itu rakyat pegawai sampai TNI polri harus di sahkan
  • Kalau TNI berbisnis semakin mundur la Indonesian ini karena sifat bisnis ini harus monopoli,rakyat akan menjerit yang akan datang
  • @yogisaputra962
    Yang perlu di benahi dan di awasi paling utama adalah anggota DPR/semua partai politik di negri ini.sebab yang menyetujui revisi atau perubahan UUD itu adalah DPR RI, sehingga pandangan masyarakat slalu tertuju kepada DPR RI dalam setiap perubahan UUD, andaikan DPR mendengarkan aspirasi rakyat sudah pasti setiap perubahan UUD isinya mengedepankan keuntungan bangsa dan rakyat.tapi yang terjadi slalu sebaliknya. (pandangan/logika saya)